REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Tren wakaf uang saat ini sedang naik. Namun, keraguan masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya masih menjadi permasalahan dalam wakaf uang di Indonesia. Kelemahan dalam akuntabilitas ini menjadikan wakaf uang tidak maksimal. Tahun 2019, realisasi wakaf uang hanya Rp 400 miliar, padahal potensinya mencapai Rp 188 triliun.
Kepercayaan kepada nazir menjadi faktor penting yang memengaruhi intensi dalam menunaikan wakaf uang. Oleh karena itu, dibutuhkan nazir yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf uang. Faktor akuntabilitas menjadi kriteria yang paling berpengaruh dalam dalam strategi pengembangan wakaf uang.
Sebagai pelaksanaan prinsip nazir yang kompeten, profesional dan akuntabel, Nazir Wakaf Yayasan Bina Tsaqofah (yang menaungi STEI SEBI) melaksanakan audit laporan keuangan tahun 2020 oleh auditor eksternal KAP AR Utomo.
“Opini hasil audit tersebut adalah: ‘menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Nazir Wakaf Yayasan Bina Tsaqofah tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas arus kas untuk tahun yang berkahir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik’,” kata Ketua STEI SEBI Sigit Pramono PhD dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Rabu (10/11).
Yayasan Bina Tsaqofah mendapatkan sertifikat izin sebagai Nazir Wakaf Uang yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan No pendaftaran 3300202, pada tanggal 19 Februari 2019, yang diserahkan langsung oleh ketua Badan Wakaf Indonesia, Prof Dr Ir H Mohammad Nuh DEA.
Sigit mengemukakan, dalam pelaksanaan aktivitas kenaziran, Nazir Wakaf Yayasan Bina Tsaqofah menunjuk SEBI Social Fund sebagai pelaksana manajerial operasional kelembagaan nazir dalam melakukan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana wakaf, yang digunakan untuk sebanyak-banyaknya manfaat bagi aktivitas dunia pendidikan di STEI SEBI. “Aktivitas tersebut berbentuk program bantuan beasiswa pendidikan sarjana bagi mahasiswa serta penyediaan sarana prasarana pendidikan.” ujarnya.
